TRAINING TEMU NASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA 2018

TRAINING TEMU NASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA 2018

DESKRIPSI REGULER TRAINING TEMU NASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA 2018

Tepat sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diskursus tentang bentuk kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) sontak mengemuka.
Dalam rilis Komisi Pemberantasan Korupsi terkait modus korupsi dari 18 modus hampir 80% adalah modus intervensi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Filterisasi melalui ULP dan LPSE dianggap masih belum maksimal dalam menekan angka tindak korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Ini menunjukkan bahwa posisi ULP di daerah masih sangat lemah. Pelemahan fungsi ULP salah satunya disebabkan karena kelembagaan ULP masih belum mandiri, meski sudah ada beberapa yang permanen. Kemandirian kelembagaan ULP diyakini menjadikan ULP mampu mengelola sumber daya manusia, anggaran, program dan kegiatan tanpa intervensi dan ketergantungan dengan banyak pihak.
Tidak kurang dari 450 pemerintah daerah dibuat gelisah dalam menetapkan bentuk kelembagaan pengadaan barang/jasa. Terlebih lagi bagi daerah-daerah yang baru saja melaksanakan pemilihan kepala daerah, minat untuk segera melakukan perubahan kabinet daerah sangat besar. Bulan oktober ini saja pembahasan bahkan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) digenjot habis-habisan. Mestinya perubahan organisasi perangkat daerah ini membawa angin segar bagi penguatan fungsi dan peran pengadaan barang/jasa di daerah.
Sementara itu terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tidak dibarengi dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah yang kini sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) tidak punya pegangan yang tegas tentang bentuk kelembagaan pengadaan barang/jasa yang paling tepat.
Kuatnya loyalitas sebagian besar pemerintah daerah terhadap Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memposisikan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 menjadi faktor kunci perbaikan fungsi kelembagaan pengadaan barang/jasa didaerah.
Atas dasar inilah kemudian diskusi mencari formulasi kelembagaan pengadaan barang/jasa yang paling tepat menjadi sangat penting dalam rangka menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai fungsi strategis dalam rangka memenuhi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas. Yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
Inilah saat yang paling tepat untuk merumuskan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah didaerah mengingat amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 pemerintah daerah wajib segera menyusun Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Nopember 2016.
Momen besar dari LKPP sebagai Lembaga pembina pengadaan barang/jasa di Indonesia, adalah penyusunan Pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Momen penyusunan Perpres ini adalah momen emas untuk memastikan kedudukan kelembagaan pengadaan barang/jasa secara lebih jelas dan tegas, termasuk untuk menampung masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap pengganti perpres tersebut.
Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi lembaga Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) berusaha membuka ruang dan kesempatan seluruh pihak untuk bertukar pikiran dalam merumuskan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ideal melalui even Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Indonesia 2016

Pelatihan yang membahas mengenai Pengadaan Barang/Jasa tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENTINGNYA BADAN PENGADAAN

• Temu nasional ini diharapkan menjadi salah satu referensi para pihak yang terlibat dalam kebijakan kelembagaan pengadaan barang/jasa di daerah, sehingga dapat memperoleh rujukan dan rumusan jitu menyusun kebijakan kelembagaan pengadaan barang/jasa di daerah.
• Selain mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman, sharing ide dan gagasan dalam temu nasional diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang akan dihadapi dalam kerangka penyusunan dan implementasi kebijakan kelembagaan pengadaan barang/jasa di daerah.
• Temu nasional ini mencoba menghadirkan berbagai narasumber yang sangat terlibat dan berkepentingan dalam menyusun berbagai peraturan perundang-udangan tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya kelembagaan pengadaan barang/jasa (LKPP, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri, Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Lembaga lain), sehingga diharapkan ada titik temu pandangan yang mampu mempertajam penyusunan kebijakan kelembagaan pengadaan barang/jasa.
• Yang paling mendasar tentu saja, bahwa temu nasional dapat menghasilkan satu solusi riil terkait regulasi kelembagaan pengadaan barang/jasa di daerah. Diharapkan selepas temu nasional ini masing-masing daerah Kabupaten/Kota segera dapat menyusun, menerbitkan ataupun menyempurnakan peraturan kepala daerah tentang kelembagaan pengadaan barang/jasa.
• Diharapkan temu nasional ini dapat menjadi salah satu even terbesar dan pertama dalam rangka konsultasi publik draft Perpres pengganti dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, khususnya pada materi kelembagaan dan pokok-pokok perubahan lainnya menyongsong rencana pemberlakuan Perpres baru pada awal tahun 2017.

Dengan mengikuti pelatihan Pentingnya Badan Pengadaan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa 2018.

Materi Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pasti Running Murah

08.30 – 08.00 : Pembukaan

08.40 – 09.00 : Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

09.00 – 09.30 : Laporan dan Sambutan Khalid Mustafa (Ketua Umum Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia)

09.30 – 10.00 : Istirahat

10.00 – 11.30 : Diskusi Panel

1. Harapan dan Tantangan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah
2. Gubernur Gorontalo
3. Garis Besar Kebijakan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
5. Urgensi Kelembagaan Permanen dan Berdiri Sendiri, bagi Pemberantasan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa
6. Direktur Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

11.30 – 13.30 : Istirahat dan Sholat Jum’at

13.30 – 15.00 : Diskusi Panel

1. Pentingnya Badan Pengadaan bagi Pemerintah Kota
2. Walikota Bandung dan Walikota Surabaya
3. Dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap Pengelolaan Pengadaan
4. Bupati Badung
5. Format Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan-RI
6. Kementrian Keuangan RI
7. Kedudukan Kelembagaan Pengadaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
8. Kementrian Dalam Negeri RI

15.00 – 15.30 : Istirahat

15.30 – 17.00 : Lanjut Diskusi Panel

09.00 – 10.00 : Diskusi Panel

1. Arah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Deputi PPSDM LKPP

10.00 – 10.30 : Istirahat

10.00 – 12.00 : Diskusi Panel

1. Peran Strategis Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2. Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)
3. Pandangan Pengelolaan SDM di Unit Pengelolaan Pengadaan yang Mandiri
4. Badan Layanan Pengadaan Prov. DKI Jakarta *)

12.00 – 13.00 : Istirahat

13.00 – 15.00 : Diskusi Panel

1. Konsultasi Publik Perpres pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya
2. Direktur Kebijakan Umum LKPP

15.00 – 15.30 : Istirahat

15.30 – 16.45 : Lanjut Diskusi panel

16.45 – 17.00 : Penutupan dan Pembagian Sertifikat Temu Nasional 2016

Peserta Pelatihan Format Kelembagaan Pengadaan Webinar Murah

Training Format Kelembagaan Pengadaan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
• Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
• Bagian Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
• Bagian Pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota
• PPK/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
• Akademisi.
• Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lainnya.

Instruktur Training Offline Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa 2018 Pasti Running

Training Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Pentingnya Badan Pengadaan :

Instruktur yang mengajar pelatihan Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa 2018 ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa 2018 ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Info Training Jakarta Tahun 2024 :

· Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026

· Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026

· Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026

· Batch 4 : 14 – 15 April 2026

· Batch 5 : 21 – 22 Mei 2025

· Batch 6 : 18 – 19 Juni 2025

· Batch 7 : 09 – 10 Juli 2025 || 30 – 31 Juli 2025

· Batch 8 : 20 – 21 Agustus 2025

· Batch 9 : 10 – 11 September 2025

· Batch 10 : 01 – 02 Oktober 2025 || 22 – 23 Oktober 2025

· Batch 11 : 12 – 13 November 2025

· Batch 12 : 03 – 04 Desember 2025

Investasi dan Lokasi Training Format Kelembagaan Pengadaan (Online – Offline) :

· Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (7.500.000 IDR participant)

· Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.500.000 IDR participant)

· Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (7.500.000 IDR participant)

· Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR participant)

· Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (7.500.000 IDR participant)

· Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR participant)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training Format Kelembagaan Pengadaan Offline :

· FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput HotelBandaraStasiunTerminal)

· FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .

· Module Handout

· FREE Flashdisk

· Sertifikat

· FREE Bag or bagpack (Tas Training)

· Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

· 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

· FREE Souvenir Exclusive

· Training room full AC and Multimedia