TRAINING ONLINE SOSIALISASI IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH

TRAINING WEBINAR IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

TRAINING PENGENALAN TRANSAKSI NON TUNAI UNTUK PRAKERJA

    Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah – Surat Edaran
    Mendagri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 perihal Implementasi
    Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam kedua
    peraturan tersebut, Mendagri menginstruksikan agar seluruh transaksi
    penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara
    penerimaan/pengeluaran dan bendahara penerimaan/pengeluaran pembantu
    wajib dilakukan secara non tunai paling lambat tanggal 1 Januari 2018.pelatihan implementasi transaksi non tunai online

    Dalam berbagai kesempatan, BI selalu mendorong pemerintah pusat dan
    pemerintah daerah untuk mulai menginisiasi program elektronifikasi
    dalam berbagai proses bisnis, terutama transaksi yang bersentuhan
    langsung   dengan masyarakat. Salah satu terobosan dari dukungan
    tersebut ialah peluncuran kebijakan penyaluran bantuan sosial untuk
    Program   Keluarga   Harapan   (PKH)   secara non tunai yang telah
    diimplementasikan   sejak Juni 2017, serta pemberlakuan kewajiban
    pembayaran non tunai di seluruh ruas jalan tol sejak Oktober 2017.pelatihan pengenalan transaksi non tunai online

    Melalui implementasi sistem non tunai tersebut, masyarakat, termasuk
    rekanan pemerintah, yang sebelumnya tidak memiliki rekening di bank
    atau belum menggunakan jasa bank, harus membuka diri terhadap layanan
    jasa perbankan karena baik transaksi penerimaan maupun pengeluaran
    harus dilakukan secara non tunai. Banyak penelitian yang menunjukkan
    adanya kaitan erat antara tingkat inklusi keuangan dengan tingkat
    kesejahteraan masyarakat. Artinya, semakin tinggi tingkat inklusi
    keuangan, distribusi pendapatan masyarakat juga akan semakin merata.
    Melalui implementasi sistem non tunai tersebut.pelatihan transaksi non tunai dalam pemda online

    Dengan pencatatan transaksi mutasi kas yang sistematis dan lengkap
    antara si pengirim dan penerima, maka peluang oknum untuk melakukan
    tindak   kejahatan juga akan semakin sempit,” jelasnya.Pencatatan
    transaksi secara non tunai juga akan semakin memudahkan lembaga
    penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan,
    Kepolisian, Mahkamah Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
    Keuangan (PPATK) dalam menjalankan tugasnya.

Trainer : Bapak Arief Adinoto, S.E dan Tim

Jadwal pelatihan :

Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026

Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026

Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026

Batch 4 : 14 – 15 April 2026

batch 5 : 19 – 20 Mei 2026

batch 6 : 24 – 25 Juni 2026

batch 7 : 8 – 9 Juli 2026

batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026

batch 9 : 16 – 17 September 2026

batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026