TRAINING ONLINE PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

TRAINING WEBINAR MANAJEMEN KEUANGAN

TRAINING CASHFLOW MANAGEMENT UNTUK PRAKERJA

    Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran
    kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD tersebut disampaikan kepada PPKD
    selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan
    anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dgn pembahasan DPA-SKPD.pelatihan manajemen keuangan online

    Setelah DPA-SKPD ditetapkan, PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas
    pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk
    mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana
    yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas
    tersebut memuat perkiraan arus kas masuk yg bersumber dari penerimaan
    dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan
    kegiatan dalam setiap periode.pelatihan cashflow management online

Penyediaan Dana

TRAINING WEBINAR PENCEGAHAN KORUPSI

TRAINING PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK PRAKERJA

    Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk
    memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh
    rakyat   Indonesia.   Untuk   mewujudkan   hal   tersebut, pemerintah
    berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa
    barang,   jasa,   maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain,
    pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan
    kegiatan pemerintahan.pelatihan pencegahan korupsi online

    Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting
    dalam penyelenggaraan pemerintahan.Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
    Pemerintah   merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang
    peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. PBJ melibatkan
    jumlah uang yang sangat besar, sehingga pemerintah disebut sebagai
    pembeli yang terbesar (the largest buyer) di suatu negara.pelatihan pengadaan barang dan jasa online

    Anggaran PBJ setiap tahunnya menurut LKPP sekitar 40% dari APBN dan
    APBD, sehingga pada tahun 2015 ini diperkirakan anggaran PBJ adalah
    sebesar 815,8 Trilyun dari total belanja APBN sebesar 2,039 Trilyun.
    Sementara anggaran PBJ dari APBD tahun 2015 diperkirakan sebesar 405,1
    Trilyun dari total belanja APBD Tahun 2015 sebesar 1,012 Trilyun.pelatihan manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah online

    Ruang   lingkup   kajian berfokus pada pengadaan barang dan jasa
    pemerintah dari sisi regulasi, kelembagaan,
    pelaksanaan/operasionalisasi,     juga    terkait    integritas    dan
    transparansi. Selain itu kajian ini juga menelaah tentang penganggaran
    APBN/APBD sebagai induk atau hulu dari sistem belanja pemerintah
    melalui APBN/APBD yang sangat mempengaruhi proses Pengadaan Barang dan
    Jasa Pemerintah

   Bimtek/Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilakukan selama 2
    tahun dengan tujuan utama adalah untuk mendorong menutup celah potensi
    korupsi yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
    Tujuan khusus yakni :
     1. Memetakan   akar   masalah   terkait Pengadaan Barang dan Jasa
        Pemerintah.
     2. Memetakan   titik-titik   rawan   pada   regulasi , pelaksanaan,
        pengawasan, dan penganggaran terkait Pengadaan Barang dan Jasa
        Pemerintah.
     3. Menyusun saran rekomendasi untuk menutup titik rawan pada pada
        pelaksanaan, pengawasan, dan penganggaran terkait Pengadaan Barang
        dan Jasa Pemerintah.
     4. Menyusun saran rekomendasi strategis terkait Pencegahan Korupsi
        pada Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Nasional.

Trainer : Bapak Arief Adinoto, S.E dan Tim

Jadwal pelatihan :

Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026

Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026

Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026

Batch 4 : 14 – 15 April 2026

batch 5 : 19 – 20 Mei 2026

batch 6 : 24 – 25 Juni 2026

batch 7 : 8 – 9 Juli 2026

batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026

batch 9 : 16 – 17 September 2026

batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026

batch 11 : 18 – 19 November 2026

batch 12 : 9 – 10 Desember 2026

–

   Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas
    menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD atau dokumen lain yang
    dipersamakan dengan SPD merupakan dasar pengeluaran kas atas beban
    APBD. Permintaan pembayaran hanya dapat dilaksanakan, jika SPD telah
    diterbitkan.

Permintaan Pembayaran pelatihan perencanaan anggaran online

   Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan
    Pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran
    melalui Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Ada 4 jenis SPP
    yaitu :
     1. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP).
     2. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP¬GU).
     3. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU).
     4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).