TRAINING ONLINE DPRD PP NO. 12/2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

TRAINING WEBINAR PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD

TRAINING TATA TERTIB DPRD UNTUK PRAKERJA

Dengan Hormat,

   Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1),
    Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23
    Tahun 2014, yang telah dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 9 Tahun
    2015, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
    tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.Atas pertimbangan tersebut, pada
    12 April 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani
    Peraturan   Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
    Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi,
    Kabupaten, Kota.pelatihan pedoman penyusunan tata tertib dprd online

    Atas pertimbangan tersebut, pada 12 April 2018, Presiden telah
    menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang
    Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
    Provinsi, Kabupaten, dan Kota.Dalam PP ini disebutkan, DPRD provinsi,
    kabupaten, dan kota mempunyai fungsi antara lain :
      * pembentukan Perda
      * anggaran
      * pengawasanpelatihan tata tertib dprd online

    Fungsi Pembentukan Perda Menurut PP ini, program pembentukan Perda
    (Peraturan Daerah) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan
    Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala
    prioritas pembentukan rancangan Perda.Rancangan Perda dapat berasal
    dari DPRD atau Kepala Daerah, yang disertai dengan penjelasan atau
    keterangan dan/atau naskah akademik.â€œRancangan Perda yang berasal
    dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi,
    atau    Bapemperda   (Badan   Pembentukan   Peraturan   Daerah)   yang
    dikoordinasikan oleh Bapemperda,â€? bunyi Pasal 6 ayat (1) PP ini.pelatihan pemerintahan daerah online

    Rancangan Perda yang telah disetujui oleh pari purna DPRD disampaikan
    dengan   surat   Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Selanjutnya,
    Rancangan Perda yang berasal dari DPRD/ Kepala Daerah, menurut PP ini,
    dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan
    bersama.â€œPembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan
    tingkat I dan pembicaraan tingkat II,â€? bunyi Pasal 9 ayat (2) PP
    ini.

   Disebutkan dalam PP ini, dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai
    secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara
    terbanyak. Sementara dalam hal rancangan Perda tersebut tidak mendapat
    persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, menurut PP ini,
    rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan
    DPRD masa sidang itu.

   PP ini juga menegaskan, rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum
    dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Sedangkan rancangan Perda
    yang   sedang   dibahas   hanya   dapat ditarik kembali berdasarkan
    persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.â€œRancangan Perda yang
    ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang
    sama,â€? bunyi Pasal 10 ayat (6) PP ini.

Trainer : Bapak Arief Adinoto, S.E dan Tim

Jadwal pelatihan :

Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026

Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026

Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026

Batch 4 : 14 – 15 April 2026

batch 5 : 19 – 20 Mei 2026

batch 6 : 24 – 25 Juni 2026

batch 7 : 8 – 9 Juli 2026

batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026

batch 9 : 16 – 17 September 2026

batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026