TRAINING ONLINE PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PADA BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA)
TRAINING WEBINAR PENGELOLAAN DAN PENUNTASAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
TRAINING PROSEDUR BPKA UNTUK PRAKERJA
DIKLAT PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN
DAERAH PADA BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
(BPKA) – Pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yg mengatur tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Untuk penatausahaan keuangan daerah diatur oleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. pelatihan pengelolaan dan penuntasan penerimaan pendapatan daerah online
Keuangan daerah dikelola melalui Manajemen Keuangan Daerah.
Penatausahaan keuangan daerah di Indonesia telah banyak mengalami
perubahan seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan
pemerintah untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. pelatihan prosedur bpka online
Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya paket peraturan perundangan di
bidang keuangan negara beserta peraturan-peraturan turunannya yang
juga telah banyak mengalami revisi dan penyempurnaan.Dalam permendagri
nomor 13 tahun 2006 pengelolaan keuangan daerah yang telah dirubah ke
permendagri nomor 21 tahun 2011 diatur meliputi penyusunan rancangan
APBD, penetapan APBD,
penyusunannya dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD,
pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan
keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan
daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Dalam
penatausahaan keuangan daerah, secara rinci sistem dan prosedur
ditetapkan oleh masing-masing daerah. pelatihan konsep penerimaan pendapatan daerah online
DIKLAT PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
PADA BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA)
Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, sekurang kurangnya dalam
prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada bendahara
penerimaan meliputi :
* Sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan
* Sumber – sumber yang menjadi penerimaan keuangan daerah
Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui pelaksanaan anggaran
pada SKPD khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang
pada dasarnya mengarah kepada penatausahaan penerimaan daerah di
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikelola oleh satu
orang bendahara penerimaan dan satu orang bendahara pengeluaran
serta dibantu oleh beberapa orang yang bertanggungjawab atas
penerimaan dan pengeluaran SKPD.
Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas tentang “DIKLAT PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PADA
BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Trainer : Bapak Arief Adinoto, S.E dan Tim
Jadwal pelatihan :
Batch 1 : 22 – 23 Januari 2025
Batch 2 : 19 – 20 Februari 2025
Batch 3 : 19 – 20 Maret 2024
Batch 4 : 23 – 24 April 2025
batch 5 : 14 – 15 Mei 2024
batch 6 : 12 – 13 Juni 2024
batch 7 : 23 – 24 Juli 2024
batch 8 : 20 – 21 Agustus 2024
batch 9 : 11 – 12 September 2024
batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024
batch 11 : 19 – 20 November 2024
batch 12 : 10 – 11 Desember 2024
–
–
–
